Sejumlah aktivis pendidikan yang tergabung dalam beberapa organisasi
seperti FGII, FAGI, Fortusis, AkSI, Kerlip dan GMMP mendatangi kantor
Ombudsman perwakilan Jabar di Jalan Kebonwaru Utara, Jumat (17/4/2015).
Mereka mengadukan soal sejumlah masalah yang ditemukan sepanjang
pelaksanaan Ujian Nasional 2015. Salah satunya yaitu adanya dugaan
kebocoran soal.
Koordinator FAGI, Iwan Hermawan menyampaikan soal
adanya dugaan kebocoran soal di sejumlah sekolah. Ia menuturkan, di
sekolah-sekolah telah ditunjuk koordinator untuk mengumpulkan uang. Uang
tersebut digunakan untuk mendapatkan soal dan kunci jawaban untuk
jurusan IPS.
"Satu siswa mengumpulkan Rp 50 ribu - Rp 75 ribu, atau satu kelas Rp 1,4 juta," ujar Iwan.
Kemudian
setelah dibayarkan, para siswa akan tergabung dalam grup di Line atau
Whatsapp. Di dalam grup chat tersebut diberikan sejenis soal-soal dan
kunci jawabannya.
"Nama grupnya keren, seperti Generasi Penerus Bangsa," sebutnya.
Ia
berharap Dinas Pendidikan bisa mencocokkan soal yang diujikan dengan
soal dan kunci jawaban yang beredar tersebut. "Kami berharap dugaan ini
bisa dibuktikan. Karena kami ini sudah sangat kesal dan capek. Sudah 11
tahun UN, selalu saja ada masalah," tutur Iwan.
Mendapati
sejumlah masalah yang terus terjadi setiap UN, aktivis pendidikan pun
mendesak supaya pemerintah melakukan moratorium UN. Mereka pun
mengusulkan pada seluruh rektor di seluruh Indonesia untuk tidak
menggunakan hasil UN 2015 sebagai pertimbangan seleksi penerimaan
mahasiwa.
Atas laporan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan
Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan akan menindaklanjuti laporan
tersebut. Namun sama halnya dengan laporan kebocoran yang telah
dilaporkan sebelumnya, Ombundsman baru bisa melakukan pencocokan soal
setelah tanggal 13 Mei.
"Karena dokumen soal UN sudah disegel dan tak boleh dibuka sampai tanggal 13 Mei nanti," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar